Tugas PKn 6

BAB II. Evaluasi Pembelajaran 1

Hal: 37-39

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas rancangan undang-undang tentang sistem perbukuan. Rancangan undang-undang ini apabila disetujui kedua belah pihak dapat disahkan menjadi undang-undang. Dilihat dari tempat berlakunya hukum, rancangan undang-undang tentang sistem perbukuan apabila disahkan menjadi undang-undang akan berlaku secara nasional karena....

a.      presiden dan DPR sepakat untuk menentukan bahwa rancangan undang-undang apabila disahkan menjadi undang-undang akan berlaku secara nasional

b.      produk undang-undang yang dihasilkan presiden dan DPR selalu bagus untuk diimplementasikan di tingkat nasional

c.       materi dalam rancangan undang-undang mengatur mengenai perbukuan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat

d.      pemerintah selalu menginginkan semua peraturan yang dibuatnya harus berdampak luas bagi masyarakat

e.       materi yang terkandung dalam rancangan undang-undang tersebut bersifat nasional

2. Hukum lokal merupakan hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. Contoh dari hukum lokal adalah....

a.       Undang-undang Dasar 1945

b.      Konvensi Wina Tahun 1969

c.       peraturan pemerintah

d.      undang-undang

e.       hukum adat

3. E. Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Peraturan tersebut seharusnya menjadi pedoman untuk ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan pengertian hukum yang disampaikan E. Utrecht, dapat diketahui bahwa hukum mempunyai ciri-ciri....

a.       berbentuk perturan dan mempunyai sanksi

b.      sebagai alat mengubah masyarakat dan bersifat mengatur

c.       berbentuk perintah dan mempunyai lembaga penegak hukum

d.      bersifat mengatur serta bentukya berupa perintah dan larangan

e.       masyarakat sebagai objek hukum yang dibuat pemerintah

4. Rancangan undang-undang tentang sistem perbukuan merupakan contoh ius contituendum karena....

a.       Materi yang dibahas dalam rancangan undang-undang mempunyai kekuatan hukum tetap

b.      Materi yang terdapat dalam rancangan undang-undang bersifat khusus menyangkut perbukuan

c.       Rancangan undang-undang dengan sistem perbukuan tidak kan disahkan menjadi undang-undang

d.      Rancangan undang-undang termasuk hukum yang masih dicita-citakan sehingga belum bisa diberlakukan secara positif

e.       Pemerintah berkeinginan supaya rancangan undang-undang tentag sistem perbukuan dimasukkan dalam golongan ius contituendum

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dikategorikan menjadi ius contitutum karena....

a.      sudah disahkan menjadi undang-undang dan diundaangkan dalam lembaran negara

b.      semua orang terikat oleh kebijakan undang-undang pemerintahan daerah terbaru

c.       materi yang terdapat dalam undang-undang tersebut sangat bagus

d.      materi yang dibahas berasal dari pemerintah dan DPR

e.       undang-undang tersebut diajukan oleh presiden

6. Pemerintah dan DPR masih membahas suatu rancangan undang-undang. Pemerintah dan DPR masih mencari jalan keluar dalam menentukan beberapa klausul yang tepat. Alotnya pembahasan rancangan undang-undang tersebut mengakibatkan....

a.       pandangan negatif masyarakat tentang DPR

b.      rancagan undang-undang menjadi tidak sempurna

c.       rancangan undang-undang baru bisa berlaku satu tahun berikutnya

d.      rancangan undang-undang X masih sebagai hukum yang dicita-citakan

e.       pemerintah terlihat tidak mempunyai kekuasaan di hadapan DPR

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, posisi undang-undang berada....

a.       satu tingkat di bawah peraturan pemerintah

b.      dua tingkat di atas peraturan daerah kabupaten/kota

c.       sejarah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

d.      sejajar dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

e.       satu tingkat di atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

8. Perhatikan keterangan berikut!

Peraturan ini berlaku secara nasional. Oleh karena itu, peraturan ini tergolong sebagai hukum nasional. Sebelum Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, presiden memegang kewenangan membentuk peraturan ini. Peraturan ini dapat diuji materiel oleh Mahkamah Konstitusi. 

      Peraturan yang dimaksud berdasarkan keterangan tersebut adalah....

a.       Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

b.      undang-undang

c.       peraturan pemerintah

d.      peraturan presiden

e.       peraturan daerah

9. X ditangkap warga karena diduga mencuri kambing di kampung Gajah. warga kemudian membawanya ke kaantor polisi dengan harapan X bisa diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku. X akan melalui tahapan prosedural sampai dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah berdasarkan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Tahan yang akan dilalui X meliputi....

a.       pemeriksaan – penuntutan – penyidikan – penyelidikan

b.      penyelidikan – penyidikan – penuntutan – pemeriksaan

c.       pemeriksaan – penyelidikan – penyidikan – penuntutan

d.      penyelidikan – penyidikan – pemeriksaan – penuntutan

e.       penuntutan – penyelidikan – penyidikan – pemeriksaan

10. XY merasa tidak puas dengan keputusan hakim di pengadilan tingkat pertama. XY merasa ada keganjilan dalam putusan tersebut. Selanjutnya, XY dengan percaya diri mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. berdasarkan kedudukannya pengadilan tinggi yang akan memeriksa kasus XY berada di tingkat....

a.       kecamatan

b.      kota

c.       kabupaten

d.      provinsi

e.       nasional